Tantangan PBB dalam Mengadvokasi dan Menyelesaikan Isu Uyghur

JAKARTA | Respons PBB terkait isu Uyghur mengahadapi banyak tantangan. Pertama, perbedaan pandangan antara negara-negara anggota mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, hal ini menyebabkan kebuntuan dalam diskusi.

Kedua, PBB juga telah dibatasi oleh kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi, sehingga PBB sulit untuk melakukan tindakan yang konkret tanpa adanya persetujuan dari negara-negara anggotanya. Selain itu, PBB juga mendapatkan tekanan politik dan ekonomi yang telah diberikan oleh negara-negara besar seperti Tiongkok dan juga negara-negara Barat, hal ini sangat mempengaruhi organisasi seperti PBB untuk melakukan tindakan yang tegas atas negara yang telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Selain itu, Tiongkok juga merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam banyak keputusan di PBB.

Hingga saat ini, belum ada resolusi resmi dari PBB yang secara khusus untuk mengatasi persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis minoritas Uyghur di Xinjiang. Namun, PBB telah terus berupaya untuk memberikan berbagai kesempatan untuk melaksanakan forum diskusi agar dapat megadvokasi isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.

Sebab, untuk mengadopsi resolusi resmi seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan dari negara-negara anggota PBB terkait isu Uyghur. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat telah menyuarakan agar PBB dapat menindak tegas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, akan tetapi negara-negara yang dekat dengan Tiongkok seringkali membela tindakan dan kebijakan Tiongkok.

Ketegangan dalam forum pembahasan mengenai isu Uyghur ini menyebabkan PBB kesulitan dalam mencapai konsensus untuk mengeluarkan resolusi yang kuat.

Akan tetapi, PBB terus menyerukan penyelidikan independent serta pemantauan terhadap situasi di Xinjiang, agar isu Uyghur ini tetap menjadi perhatian di forum internasional. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PBB terkait isu Uyghur, telah mencerminkan perhatian dan kepedulian PBB terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Meskipun, hingga saat ini belum ada resolusi resmi yang diadopsi. Namun, PBB terus mendorong dialog dan penyelidikan independent terkait isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.